perkim.pemkomedan.go.id

Pemko Masih Mengkaji Soal Relokasi Pedagang Pasar Aksara

Published on Selasa, 22 November 2016 - 13:11:52 WIB by Berita

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Medan, Syamporno Pohan, menegaskan bahwa Pemko Medan akan memutuskan kontrak untuk tidak melanjutkan pembangunan pasar tradisional Kampung Lalang Medan. Rencana pemutusan kontrak pembangunan pasar Kampung Lalang tersebut dilakukan mengingat rentang waktu penggunaan APBD 2016 akan berakhir 31 Desember 2016 mendatang.

“Mustahil kontraktor manapun bisa mengerjakan pembangunan pasar tradisional Kampung Lalang dengan hitungan hanya dua bulan. Apalagi saat ini pedagang di sana (kampung lalang, red) tidak bisa dipindahkan,” jelas Syamporno ketika menerima kunjungan kerja Komisi D DPRD Medan, Rabu (16/11).

Syamporno menyebutkan, rencana pembangunan Pasar Kampung Lalang telah dianggarkan dalam APBD 2016 dengan alokasi anggaran sebesar Rp26 miliar.

“Secara teknis, Dinas Perkim Medan membangun. Selanjutnya diberikan kepada PD Pasar untuk dikelola. Namun, sampai saat ini kami kesulitan untuk melakukan pembangunan disebabkan masih belum tuntasnya persoalan dengan pedagang disana,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam kesempatan itu, anggota Komisi D DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis, meminta penjelasan kepada Dinas Perkim Medan terkait pembangunan pasar kampung lalang yang hingga kini belum terealisasi.

Menurutnya pembangunan Pasar Kampung Lalang, yang menggunakan APBD menyalahi prosedur, dikarenakan lahan pasar tersebut merupakan aset Pemko Medan yang dipisahkan.

“Ini harus menjadi pemahaman bersama, aset yang dipisahkan tidak boleh mendapat kucuran APBD secara langsung, melainkan harus melalui penyertaan modal,” katanya sembari menyebutkan bahwa berdasarkan hasil tinjauan ke pasar kampung lalang tidak ada pengerjaan fisik pembangunan di sana.

Untuk itu, lanjut politisi Gerindra ini, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, DPRD Medan meminta kepada Perkim Medan tidak melanjutkan pembangunan.

Selain persoalan pembangunan pasar tradisional Kampung Lalang, Komisi D dalam kesempatan itu juga mempertanyakan persoalan relokasi pedagang Pasar Aksara yang juga masih menimbulkan permasalahan. Di mana, untuk relokasi pedagang Akasara, Pemko Medan juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,8 miliar.

“Persoalan relokasi Pasar Aksara kita juga ingin mempertanyakan itu sejauh mana tindaklanjut rencana relokasi itu. Apalagi, DPRD Medan telah anggarkan untuk relokasi untuk para pedagang eks Pasar Aksara,” timpal Wakil Ketua Komisi D, Hendra DS.

Menjawab itu, Syamporno Pohan, menyebutkan bahwa terkait soal relokasi pedagang Pasar Aksara masih terus menunggu hasil kajian dari Pemko Medan. Mengingat, para pedagang korban eks Pasar Aksara enggan untuk direlokasi ke lokasi yang telah diusulkan oleh Pemko Medan.

“Soal relokasi itu masih dalam kajian Pemko Medan. Di mana hingga saat ini masih banyak pedagang yang menolak rencana relokasi itu. Jadi, kita tidak mau memaksakan kehendak agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Dan untuk anggaran Rp5,8 miliar yang telah dianggarkan di P-APBD 2016 itu kan rencananya untuk membangun fisik kios-kios sementara di lokasi penampungan. Kalau pedagang enggak mau pindah, anggaran itu nantinya akan dikembalikan,” tandasnya di hadapan seluruh anggota Komisi D yang hadir.

 

Sumber berita dan foto : http://www.baruaja.com

0
Comments
Leave a Comment


(Masukkan 6 kode diatas)